Pro Justice

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA

Abriyansyah, Supriyadi — Sen, 29 Apr 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana pengalihan tujuan jaminan perwalian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Cari tahu perlindungan hukum apa yang dimiliki debitur jika kreditur mengalihkan kepercayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan debitur. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 1. Aspek akademis yang diharapkan dari penelitian ini. Diperlukan pertimbangan lebih lanjut di bidang hukum, khususnya mengenai jaminan fidusia. 2. Aspek Sosial Saya berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai keprihatinan yang sama. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang benar-benar menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, memo, maupun laporan hasil penelitian penelitian terdahulu, dan bersifat kualitatif. dimana datanya berada. Proses manajemen tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Metode pendekatan penelitian adalah dengan mempelajari berbagai kaidah hukum formal seperti undang-undang dan literatur dengan menggunakan konsep-konsep teoritis, dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibicarakan serta permasalahan hukum yang dihadapi. Mencapai penyelesaian. Sumber Data Dalam penelitian ini jenis penelitian kepustakaan atau metode pendekatannya adalah normatif-hukum.Cara Menganalisis Bahan Hukum Analisis adalah suatu cara menganalisis, memeriksa, dan mengelola data tertentu yang menjadi dasar dapat ditariknya kesimpulan khusus mengenai permasalahan yang sedang diselidiki.
Kata kunci
Fidusia, Debitur

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DI INDONESIA DENGAN WITNESS PROTECTION BILL 2008)

Sari Dewi, Geatriana Dewi — Sen, 29 Apr 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan yuridis perlindungan
saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban di Indonesia, dengan Witness Protection Bill 2008 Malaysia. Dan bagaimana
bentuk perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-undang No. 31 tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dengan Witness Protection Bill 2008
Malaysia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat
preskriptif, analisis jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah
sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, dengan
Witness Protection Bill 2008 di Malaysia. Bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang
ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah,
makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet).
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat perbandingan
Undang-undang No. 31 Tahun 2014 di Indonesia dengan Witness Protection Bill 2008 di
Malaysia. Di Indonesia terdapat aturan hukum perlindungan saksi dan korban yang di atur
dalam Pasal 1 angka 6, Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Sedangkan di Malaysia
terdapat aturan hukum perlindungan saksi dan korban yang di atur dalam Seksyen 119,
Witness Protection Bill 2008. Di Indonesia mempunyai lembaga khusus yang
bertanggungjawab menangani perlindungan terhadap saksi dan korban. Dimana di
Indonesia dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Malaysia
Penanganan perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh Direktur Umum yang
ditunjuk oleh Menteri.
Kata kunci : Perbandingan, Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO.3 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYALANGUNAAN NARKOTIKA

Muh Fais Alwahid, Geatriana Dewi — Sen, 29 Apr 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pergaulan global, penyalagunaan
narkotika menjadi trending terutama dikalangan remaja sebagaimana data dari BNN Kab
Sumbawa. Peredaran dan penyalagunaan narkotika di Kabupaten Sumbawa sudah sangat
menghawatirkan. Bukan hanya masyarakat umum yang terjerat, narkotika sudah jauh
merambah dikalangan penjara. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Tinjuan Yuridis
temtamg Penyalagunaan narkotika Undang-undang Nomor 35 TAHUN 2009 dan mengetahui
bentuk penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja. Jenis penelitian ini adalah penelitian
secara empiris dengan pendekaan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara
dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa sanksi terhadap
pengguna atau penyalagunaan narkotika dikalangan remaja serta tindakan upaya
pemberantasan dan penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh BNN Kabupaten
Sumbawa, Kepolisian da penyidik.
Kata kunci : Narkotika, Undang-Undang penanggulangan, BNN.

TINJAUAN TENTANG BLACK CAMPAIGN MELALUI MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMILU

Tuti Kirana, SUPRIYADI — Sen, 29 Apr 2024 00:00:00 +0700

ABSTRACT
Social media can also serve as a forum for dialogue about differences of opinion that are
closely related to support or approval of a particular message. Therefore, the presence of
social media has contributed to the rapid increase in public policy via the Internet. The
most common social media used to run campaigns are Instagram and Facebook. In fact,
the use of election campaigns is often abused by many irresponsible political parties who
easily conduct shadow campaigns while muddying the situation among voters. Social
media on Instagram has a huge potential in spreading fake news and also has a big impact
on decision making. This research uses the method of taking the type of data and data
sources, as well as data collection methods. The rise of black campaigns on social media
as a platform for social interaction provides politicians with a new platform to save time
and money. Existing officials have started to turn to digital to achieve the goals of their
constituents. But in reality, existing social media has not always lived up to politicians'
expectations. Most politicians seem unprepared for the tensions of democracy (Putri,
2021). Black campaign activities include election violations, namely criminal and/or
serious violations as referred to in Article 1 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 and
Supreme Court Decree Number 1 of 2018. Therefore, awareness of the issue of election
crimes needs to be revised and harmonized so that its implementation does not cause
violations and injustice to the community.
Keyword
Social Media, Black campaign

EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL SKEMA SELF DECLARE BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI DESA SIGERONGAN

Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar Pradana, Dianto — Sen, 29 Apr 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK
Pemerintah membuat peraturan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang perlu dikerjakan sesuai
dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah membentuk lembaga
badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH yang mengatur proses produk halal. Dan
dengan adanya peraturan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja yang memberikan
kewenangan terhadap pelaku usaha membuat pernyataan sendiri atau dikenal dengan self declare.
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan dan menganalisis efektivitas hukum
sertifikasi halal skema self declare bagi usaha mikro dan kecil di desa Sigerongan. Dengan
menggunakan metode normatif empiris yaitu mengkaji UUD 1945, mengumpulkan data,
menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Didalam penelitian ini terdapat konflik norma
hukum antara UU jaminan produk halal yang mewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan
kecil dengan UU ciptaker memberikan kewenangan pernyataan kehalalan produk mandiri. Aturan
tersebut belum berefek pada pelaku usaha mikro dan kecil desa Sigerongan dikarenakan belum
adanya sosialisasi terkait peraturan sertifikat halal.
Kata kunci
Sertifikat Halal;Usaha Mikro dan Kecil;Self Declare;Norma Hukum