Jurnal Ilmu Pemerintahan SAMOTA

ANALISIS PENYEBAB KEMUNCULAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

Joni Firmansyah — 2023-09-03

Penelitian ini fokus pada empat partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai pengusung dari calon pertahana, kemudian Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pendukung dari pasangan calon, dan Partai Demokrat sebagai partai yang tidak mengikuti koalisi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen politik calon kepala daerah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Kemudian untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang dipeoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik dinilai masih lemah dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan rekrutmen politik. Kemudian KPU dinilai berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih yang melampaui target nasional.

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MOYO DALAM MENJALANKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2021

Muhammad Najmul Akhyar — 2023-09-03

Kepemimpinan kepala desa menentukan arah dan tujuan pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada di suatu desa harus melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Kepala Desa Moyo telah terpilih sebanyak dua periode pemerintahannya, oleh sebab itu, peneliti amat sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Moyo. Dengan tujuan bahwa peneliti berharap gaya kepemimpinan dari Kepala Desa Moyo bisa menjadi bahan edukasi bagi semua kalangan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Gaya Kepemimpinan Junaidi selaku Kepala Desa Moyo secara mendasar adalah demokrasi. Namun, Junaidi mengembangkan demokrasi ini agar diselimuti oleh nuansa religius, adat dan kekeluargaan. Misalkan dengan nasihat, menggunakan bahasa yang sederhana dalam komunikasi yaitu, Bahasa daerah, dan selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, dia juga selalu menjadi sosok panutan karena emosional yang dibangun adalah kekeluargaan, dan Junaidi berperan menjadi sosok penengah dalam setiap konflik dengan cara mediasi yang bertujuan mengamankan dan mendamaikan situasi.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2022-2023

Yayu Riskia Nurpadilah — 2023-09-03

Kepala daerah yang dapat memberi inspirasi, membujuk, memengaruhi dan memotivasi, dapat memicu perubahan yang berguna. Seorang kepala daerah menciptakan visi bagi orang lain, dan kemudian mengarahkan mereka untuk mencapai visi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dan untuk mengetahui fungsi manajerial dari Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2022-2023. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi dan dokumentasi pada 400 responden yang diambil berdasarkan teknik random sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2022-2023 yaitu tidak setuju (16%), netral (43%), setuju (37%) dan sangat setuju (4%). Berdasarkan skala likert tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Sumbawa mengenai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati bersifat netral.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBAGIAN SAPI TERNAK SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa)

Witra Klis Zaira Ramadan — 2023-09-03

Desa lantung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Lantung dengan jumlah penduduk mencapai 892 jiwa dan hampir semua penduduknya adalah petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pembagian dan faktor yang memperngaruhi dalam proses program pembagian sapi ternak kepada masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang dan terkait. Dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah dengan program pembagian sapi di desa lantung yang ditemukan ada 2 hal yaitu yang pertama implementasi dari progam sapi sangat bermanfaat serta dibantu dengan adanya aturan PerDes dan SK kepala desa sehingga menjadi ketentuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan programnya, kedua faktor SDM dalam pelaksanaannya cukup baik dan perlu ditingkatkan untuk kedepannyanya terutama dalam hal pendataan berbasis teknologi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR)

Eka Shafitri — 2023-09-03

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPGR) dalam pelaksaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diguanakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, meskipun belum dalam skala besar serta telah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pertahunnya. Dari hasil penelitian sebanyak 47 unit rumah telah di realisasikan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kelurahan Telaga Bertong serta adanya komunikasi antara organisasi dan kegiatan para pelaksana.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

Afdhol Ilhamsyah — 2023-09-03

Salah satu program pertanian yaitu pupuk bersubsidi merupakan program yang penuh dengan kontroversi dan secara massif selalu ada kendala pada proses implementasinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. Dalam proses implementasinya, berkorelasi dengan alur pendistribusiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pupuk Subsidi. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memprogramkan pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Namun, pada implementasinya masih banyak masalah yang terjadi di lapangan seperti tidak tepat waktu karena modal dan armada yang kurang memadai, tidak tepat sasaran karena pendataan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelmpok (eRDKK) yang tidak maksimal dan tidak efektif, tidak tepat harga karena lemahnya pengawasan oleh Tim Pengawas dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap instrumen pendistribusian pupuk bersubsidi. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan ternyata merujuk pada lemahnya sumber daya finansial. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi yang tidak efektif sehingga peneliti menyarankan untuk meninjau kembali dan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi.